SURAKARTA - Pembacaan kembali majalah Djawa dan Poesaka Djawi terbitan Java-Instituut memperlihatkan bahwa kajian tentang dunia Melayu di Sumatra sebenarnya telah dimulai sejak awal abad ke-20. Tulisan-tulisan yang dimuat dalam terbitan tersebut menunjukkan bagaimana para sarjana masa kolonial berusaha memahami kerajaan Melayu melalui pembacaan prasasti, kajian bahasa Melayu Kuno, serta penelusuran hubungan sejarah antara Jawa dan Sumatra. Dari sumber-sumber ini muncul gambaran awal tentang suatu kekuasaan yang dikenal sebagai Malayu, yang dalam prasasti abad ke-14 disebut sebagai pusat pemerintahan Malayupura.
Artikel-artikel dalam majalah Djawa memperlihatkan penggunaan istilah Malayu atau Malayu-rijk untuk menyebut suatu wilayah kekuasaan yang berkembang di bagian tengah Sumatra. Istilah tersebut tidak digunakan sebagai sebutan etnografis, melainkan sebagai penanda politik yang menunjuk pada sebuah kerajaan yang memiliki struktur kekuasaan yang jelas. Melalui pendekatan epigrafi yang berkembang pada masa itu, para penulis berusaha menafsirkan prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta dan Melayu Kuno yang menunjukkan keberadaan suatu pusat pemerintahan di pedalaman Sumatra.
Kajian tersebut memperlihatkan bahwa kerajaan Malayu dipahami sebagai bagian dari dunia kebudayaan Hindu-Buddha Nusantara. Penggunaan gelar kebesaran bercorak Sanskerta, konsep raja sebagai penguasa universal, serta simbol-simbol keagamaan yang muncul dalam prasasti dianggap sebagai bukti adanya hubungan kebudayaan yang erat antara Sumatra dan Jawa. Dari sudut pandang ini kerajaan Malayu tidak dilihat sebagai wilayah yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari jaringan kekuasaan yang lebih luas yang menghubungkan berbagai pusat politik di Nusantara.
Melalui pembacaan prasasti-prasasti Melayu, tulisan-tulisan dalam majalah Djawa memperlihatkan adanya seorang penguasa yang memegang kedudukan penting dalam struktur kerajaan tersebut. Sosok ini kemudian dikenal sebagai Adityawarman, seorang raja abad ke-14 yang menggunakan gelar kebesaran panjang bercorak Sanskerta dan menempatkan dirinya sebagai penguasa Malayupura. Walaupun pembahasan tentang Adityawarman tidak selalu berdiri sebagai topik tersendiri, kehadirannya dapat dilacak melalui penafsiran terhadap prasasti-prasasti yang menunjukkan keberadaan kekuasaan Melayu pada masa tersebut.
Hal yang paling menonjol dari kajian dalam majalah Djawa adalah konsistensi penggunaan istilah Malayu sebagai nama wilayah kekuasaan. Dalam tulisan-tulisan tersebut Malayu dipahami sebagai pusat politik yang memiliki kesinambungan sejarah yang panjang. Istilah ini muncul dalam pembahasan prasasti dan sejarah kuno sebagai identitas politik yang jelas, berbeda dengan istilah Minangkabau yang lebih dikenal dalam tradisi sejarah kemudian. Dari sudut pandang sumber-sumber epigrafi, Malayu atau Malayupura merupakan nama yang lebih dekat dengan realitas politik abad ke-14.
Tulisan-tulisan dalam Poesaka Djawi memberikan gambaran tambahan mengenai bagaimana pengetahuan sejarah kerajaan-kerajaan lama mulai diterjemahkan ke dalam bahasa lokal. Pendekatan yang digunakan memperlihatkan bahwa sejarah Nusantara dipahami sebagai satu kesatuan perkembangan kebudayaan yang menghubungkan berbagai wilayah. Dunia Melayu dan Jawa dipandang berada dalam satu lingkup sejarah yang saling berkaitan, sehingga kerajaan Melayu di Sumatra ditempatkan dalam kerangka sejarah yang lebih luas.
Pembacaan kembali majalah Djawa menunjukkan bahwa penelitian tentang Malayupura telah memiliki kerangka ilmiah sejak masa awal perkembangan epigrafi di Hindia Belanda. Melalui kajian prasasti dan sejarah Melayu, para penulis telah merumuskan gambaran tentang keberadaan suatu pusat kekuasaan Melayu di pedalaman Sumatra yang mencapai puncaknya pada masa Adityawarman. Dari tulisan-tulisan tersebut terlihat bahwa Malayupura bukan sekadar istilah yang muncul dalam prasasti, melainkan konsep politik yang menggambarkan suatu kerajaan yang pernah memainkan peranan penting dalam sejarah Nusantara. Handoko Suman. Handoko Suman
